Jakarta, Buana News
Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kali ini menyoroti pernyataan bahwa gaji guru dan dosen menjadi tantangan fiskal negara. Dalam pernyataannya pada 20 Agustus 2025, Rocky menyebut pandangan tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945, yang mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
“Dengan logika Sri Mulyani, pendidikan justru jadi beban fiskal. Ini melawan konstitusi. Kalau dia di Prancis 1789, mungkin kepalanya sudah dipenggal karena kebijakan yang membebani rakyat,” ujar Rocky dengan nada satir, mengacu pada Revolusi Prancis. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara, dan kebijakan fiskal seharusnya memprioritaskan sektor strategis seperti pendidikan, bukan memandangnya sebagai hambatan.
Selain itu, Rocky juga mengkritik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 2025. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan “kepanikan dan frustrasi” di pihak Sri Mulyani. Ia menilai langkah tersebut berpotensi memicu ketidakpuasan publik karena menambah beban ekonomi masyarakat.
Komentar Rocky ini menambah daftar kritiknya terhadap kebijakan fiskal pemerintah, yang ia anggap sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil. Pernyataan ini pun memicu beragam tanggapan di kalangan masyarakat, dengan sebagian mendukung kritiknya dan sebagian lain mempertanyakan pendekatannya yang kontroversial.(Boy)