BUANA NEWS - EKONOMI
Jakarta, 16 September 2025 – Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan Program Paket Ekonomi Akselerasi 2025 dengan total anggaran Rp16,23 triliun. Program ini mencakup 8 stimulus ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan mendukung UMKM serta industri padat karya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% pada akhir 2025. Pengumuman ini disampaikan usai rapat terbatas di Istana Negara pada 15 September 2025.
Berikut adalah 8 stimulus ekonomi yang menjadi andalan pemerintah:
1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Pemerintah mengalokasikan Rp500 miliar untuk program magang bagi 100 ribu lulusan baru perguruan tinggi (maksimal 1 tahun pasca-lulus). Program ini menggunakan skema link-and-match dengan industri untuk mengurangi pengangguran terdidik.
2. Bantuan Pangan Langsung (BPL) Oktober-November 2025
Bantuan beras 10 kg per keluarga akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp2,5 triliun. Program ini bertujuan menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat miskin.
3. Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal
Pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, dan buruh bangunan mendapat diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hingga 50%. Anggaran Rp175 miliar disiapkan untuk 10 juta peserta.
4. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)
Kementerian PUPR dan Perhubungan akan menyerap 500 ribu tenaga kerja sementara melalui proyek infrastruktur dengan upah harian. Program ini berlangsung hingga Desember 2025 dengan anggaran Rp1 triliun.
5. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Ruang Kerja Gig Economy
Pekerja gig economy, seperti driver ojek online, mendapat bantuan renovasi dan fasilitas kerja senilai Rp300 miliar. Program ini dimulai di DKI Jakarta dan akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
6. Perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM
Pajak penghasilan final 0,5% bagi UMKM diperpanjang dengan anggaran Rp800 miliar, menjangkau 542 ribu UMKM terdaftar untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil-menengah.
7. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pekerja Pariwisata
Sebanyak 552 ribu pekerja di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dibebaskan dari pajak penghasilan dengan alokasi anggaran Rp400 miliar.
8. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk Industri Padat Karya
Pekerja di industri tekstil, garmen, dan sepatu juga mendapat pembebasan pajak penghasilan dengan anggaran Rp300 miliar untuk menjaga daya saing ekspor.
Menurut Airlangga, stimulus ini dijalankan melalui optimalisasi anggaran existing sehingga tidak memperlebar defisit APBN. Selain 8 stimulus utama, pemerintah juga akan melanjutkan 4 program ke 2026 dan menyiapkan 5 program khusus penyerapan tenaga kerja. Paket stimulus ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ray)